Remahan.com
Dr. Drh. H. Chaidir, MM
Dr. Drh. H. Chaidir, MM
Dosen Pascasarjana Program MM Unilak Riau,
Ketua DPRD Riau 1999-2004; 2004-2008

Menanti Gebrakan Pemprov Riau

Kantor Gubernur Riau

REMAHAN.com - DI TENGAH kabut asap yang menyelimuti Riau dalam beberapa hari terakhir ini, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan pidato yang bersemangat pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Riau, dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-62 Provinis Riau, 9 Agustus 2019 pagi.

Seperti menjadi tradisi, setiap kali Gubernur Riau yang baru memangku jabatan, setiap kali mendapat kado kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan.

Gubri Syamsuar dan Wagubri Edy Natar Nasution tentu tidak bisa dikambinghitamkan berkenaan kabut asap yang membuat banyak pihak kebakaran jenggot itu, bahkan sampai Presiden Jokowi pun memberi warning kepada seluruh perangkatnya di daerah. Bila tak mampu mematikan api, sanksi pasti menanti. Begitulah kurang lebih Presiden wanti-wanti.

Masalahnya, bencana kabut asap seperti menjadi masalah tak ada ujungnya di Riau. Never ending problem. Paling hanya berhenti semusim dua musim, kemudian datang lagi dan datang lagi. Begitu terus entah sudah berapa dekade.

Baca: Perginya Sang Presiden Paripurna

Dalam Buku Catatan Harian H. Tengku Said Jaafar (Ketua DPRD Tk II Kabupaten Kampar 1971-1977), yang dihimpun dalam buku Nasehat Sepanjang Zaman (Warisan untuk Lintas Generasi), yang diberi Kata Pengantar oleh budayawan DR. Tennas Effendi, Riau sudah mengalami kabut asap pada tahun 1972 saat Catatan Harian itu ditulis.

Dalam buku tersebut antara lain disebutkan:“Lagi-lagi Riau mendapat bencana kabut. Sengaja aku catat dalam buku ini tentang keadaan udara yang kabut seperti ditutup embun saja. Kemarau Panjang melanda negeri ini sejak bulan April sampai saat ini. Bulan September 1972, permukaan langit mulai ditutup kabut…”

Dari dulu kita seperti tidak berdaya. Atau kita seperti orang bodoh yang tak mampu membaca, berpikir dan belajar dari kejadian-kejadian masa lalu. Kata orang bijak, hanya keledai yang terperosok ke lubang yang sama untuk kedua kalinya; atau dalam ungkapan lain, keledai saja ingat dimana lubang dia pernah terperosok.

Ampun Tuan, kita jelas bukan keledai. Atau barangkali idiom ini yang jadi pembenaran, selama masih ada hutan selama itu pula kebakaran hutan dan lahan akan tetap terjadi. Alamak.

Baca: Penegakan Hukum Lemah, Karhutla Tak Kunjung Usai, Korporasi Santai

Asap berasal dari api (ada yang berani bantah?).

Api berasal dari dua kemungkinan secara teori. Dibakar, berarti ulah manusia (legal atau illegal), ada yang membakar. Terbakar, berarti ulah fenomena alam. Fenomena fisika. Berarti terbakar sendiri. Pantulan sinar terik matahari bisa memantik munculnya titik api.

Akibat ulah manapun, bukankah manusia telah memiliki peralatan canggih untuk memantau munculnya makhluk yang bernama titik api yang menimbulkan kabut asap itu?

Bila demikian, maka untuk memadamkan api perlu peralatan dan perlengkapan, serta tenaga manusia. Sudah sekian lama dan sudah demikian sering kejadian berulang bahkan sudah jadi fenomena, rasanya mustahil satuan kerja kita (sipil termasuk LSM, militer, kepolisian, korporasi) tidak punya peralatan dan perlengkapan.

Baca: Kampung Tepi Hutan

Rasanya tak habis pikir kita tidak punya tenaga-tenaga yang terlatih. Rasanya tak mungkin kita tak punya PROTAP (Prosedur Tetap, mekanisme kerja). Dan rasanya tak masuk akal, di era sekarang satuan kerja kita tidak memiliki peralatan komunikasi yang canggih.

Semua unsur tersebut pasti sudah ada. Dan jangan lupa, kita punya DPRD yang galak demikian pula BEM yang kritis.

Namun demikian, untuk menggerakkan “mesin” itu semua; peralatan, perlengkapan, personil, kita perlu anggaran yang besar.

Nah rupanya anggaranlah yang jadi kambing hitam. Anggaranlah yang jadi biangnya yang mengakibatkan penanganan terlambat, api terlanjur menjalar kemana-mana dan bahkan apinya menyuruk-nyuruk ke dasar gambut. Tapi tunggu dulu Bro. Itu sama saja dengan politik buang badan. Cari aman.

Sebab sesungguhnya, untuk kejadian kabut asap yang seringkali berulang dan sering mempermalukan para pemimpin dan bahkan bangsa kita di dunia internasional, masalah anggaran mestinya tak lagi menjadi kendala.

Apalagi Presiden Jokowi sendiri sudah memperlihatkan tekad tidak boleh lagi ada musibah kabut asap. Tidak hanya masalah reputasi internasional, lebih penting lagi adalah demi kepentingan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan para pelajar kita.

Mestinya komitmen tersebut direspon oleh semua stakeholder untuk menyusun anggaran yang diperlukan sesuai kebutuhan baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota (termasuk korporasi). Apalagi fenomena penyusunan aggaran pemerintah sekarang adalah money follow the program.

Apa pun program yang terbaik untuk penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan harusnya bisa didukung oleh anggaran. Jadi kalau sekarang satuan kerja masih berdalih tak ada anggaran, sebenarnya ini sama saja dengan menepuk air di dulang.

Dalam pidato sambutan tesebut kita membaca kegusaran Gubernur terhadap kabut asap ini. Pemprov Riau akan mengambil tindakan tegas untuk melakukan penertiban, apalagi ada perkebunan-perkebunan illegal yang menurut data dihimpun DPRD Riau mencapai luas tidak kurang dari 1,4 juta hektare.

Pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap ini banyak berkaitan dengan pembersihan lahan (land clearing) pembukaan kebun-kebun illegal tersebut.

Kita menanti gebrakan manajemen pemerintahan Gubernur Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution untuk menggunakan pedang kekuasaan yang berada dalam genggamannya.

Sekaranglah momentumnya untuk melakukan penertiban, di tahun pertama mereka memegang tampuk pemerintahan di Bumi Lancang Kuning ini. Seluruh stakeholder harus kompak memberi dukungan untuk mewujudkan Riau yang bermartabat. Gas pol!

529 0

Komentar