Remahan.com
Dr. Erdianto Effendi, SH, M.Hum
Dr. Erdianto Effendi, SH, M.Hum
Pimpinan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Riau

Kampung Tepi Hutan

REMAHAN.com - Di tepi hutan, begitulah keadaan kampungku. Di tahun 70 an saat aku baru dilahirkan. Terisolir, jauh dari kota. Perlu waktu dua malam satu hari untuk sampai di ibukota kabupaten dengan jalur air (pompong).

Tak ada jalan darat. Dan sekitar 6 jam jalan darat ke ibukota provinsi jika jalan kering. Jika hujan, bisa ditempuh seharian atau bermalam di pondok di tepi jalan.

Komunikasi satu-satunya radio: RRI dan radio RTM (Radio Televisyen Malaysia) atau radio-radio asing lain yang tak dimengerti bahasanya. Tidak ada telepon atau telegram. Yang ada cuma pos untuk mengantar surat. Itu pun baru-baru saja berdiri di kampungku sebagai ibukota kecamatan.

Karena dekat sekali dengan hutan lebat, belantara raya yang kini dijadikan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, orang kampung kami sangat terbiasa mendengar auman harimau. Bukan berita besar jika ada pekebun karet diterkam harimau atau beruang. Kami masa kecil terbiasa makan daging rusa, kancil, landak yang kini dilarang untuk diburu oleh negara.

Mencari damar dan rotan di hutan serta menanam padi di ladang atau mencari kayu bakar. Atau memancing dan menjala ikan adalah pekerjaan sampingan orang kampungku.

Baca: Perginya Sang Presiden Paripurna

Penghasilan utama penduduk di kampungku menyadap karet. Yang di rapor teman-teman sekolahku disebut dengan pekerjaan “tani” (bukan petani). Padahal lebih tepat mungkin disebut pekebun. Anak-anak sekolah pakai sepatu hitam yang terbuat dari karet, saat panas, kaki pun melepuh kepanasan.

Era keemasan perkebunan karet sudah lama sekali terjadi, yaitu di zaman Belanda. Aku masih menyaksikan dengan mata kepala sendiri sisa-sisa kejayaan zaman keemasan karet di kampungku. Masih ada bekas sasis mobil di era kolonial Belanda milik masyarakat pribumi di halaman rumahku, di bawah pohon jambu deli yang ditanam nenekku.

Di halaman rumahku ada dua bekas sasis mobil dari 3 sasis mobil yang jadi besi karat di kampungku. Jangan salah, bukan mobil keluargaku, mobil orang kaya di kampung yang kebetulan terparkir di tanah, sampai jadi besi tua di atas tanah yang di kemudian hari dibeli datukku sebagai rumah yang yang kami tempati.

Tempat penampung karet dari keramik juga masih kami temukan, walaupun di masa kecil kami sudah pakai tempurung kelapa. Tapi kami tahu bahwa pada masa lalu penampung karet pakai keramik.

Sisa kejayaan lain adalah perhiasan emas berupa kepingan uang poundsterling, yang kami sebut “paon” yang dijadikan buah kalung dipakai ibu-ibu di kampung saat ada keramaian.

Baca: Penegakan Hukum Lemah, Karhutla Tak Kunjung Usai, Korporasi Santai

Di masa kecilku itu hanya tinggal cerita. Penduduk kampungku yang hanya menggantungkan hidup pada perkebunan karet. Morat-marit tak tentu hidupnya khususnya jika musim hujan datang.

Kompas pada tahun 1990 an pernah menyebut kecamatanku sebagai satu dari 3 kecamatan termiskin di Provinsi Jambi. Saking susahnya, kadang penduduk terpaksa menjual seng atap rumah untuk membeli beras.

Akses yang sulit membuat petugas pemerintah yang ditempatkan di kampungku merasa sebagai tempat buangan. Istilah “tempat jin buang anak” distigmakan kepada kampungku. Jika kami ke kota, orang kota memandang kami risih, udik dan kampungan. Jika sekolah di kota, kami jadi korban bully anak-anak kota.

Keadaan mulai sedikit membaik setelah berdiri pabrik-pabrik yang mengolah kayu hutan kami yang lebat, dimana masyarakat punya alternatif untuk bekerja di pabrik. Di tahun 1990 an sampai awal tahun 2000 an saat maraknya ilegal logging di kampung ku.

Terlepas dari kerusakan yang timbul, ekonomi masyarakat kampung agak membaik. Di tahun 2000 an ada sekitar 30 perusahaan yang berdiri di kampung ku yang membuat banyak pendatang daru luar datang mengadu nasibnya.

Baca: Menanti Gebrakan Pemprov Riau

Kampung ku mulai dikenal di luar. Kampung tak lagi udik, apalagi dengan dibukanya jalaur Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh di Utara ke Bandar Lampung di Selatan Sumatera.

Kampungku yang dulu daerah buangan, sekarang jadi rebutan pejabat pemerintah. Sampai pemerintah memutuskan melarang penebangan kayu-kayu baik yang illegal maupun legal karena kerusakan hutan demikian parahnya.

Ekonomi penduduk beralih ke pekebunan kelapa sawit. Tanaman yang sebenarnya sudah lama dikenal dengan istilah “kelapa bali” yang hanya dimanfaatkan untuk mengambil umbut sebagai makanan saat pesta keramaian.

Era kelapa sawit membuat keadaan ekonomi kampung ku berubah. Sejak banyak perkebunan sawit, baik milik pribadi maupun milik perusahaan, orang kampung banyak yang mampu beli mobil, menyekolahkan anak.

Malangnya lagi, perkebunan kelapa sawit dituding sebagai penyebab kerusakan tanah dan penyumbang kebakaran hutan yang menyebabkan asap datang setiap tahun.

Lalu orang kampung ku harus bagaimana? Berdiri di persimpangan. Tetap berkebun sawit yang katanya pemicu kebakaran hutan? Atau kembali ke masa lalu yang suram? Kembali mencari damar dan rotan di hutan yang itu pun kini sudah dilarang? Harus kah kami berburu rusa dan kijang seperti dulu lagi?. Rm

537 0

Komentar